PJI
  PERSATUAN JAKSA INDONESIA
Untitled Document
MR. GATOT TAROENAMIHARDJA

1. Mr. Gatot Taroenamihardja (12 Agustus 1945 - 22 Oktober 1945)

Mr. Gatot Taroenamihardja adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang pertama. Selain itu beliau juga orang pertama yang sempat dua kali memegang jabatan tersebut (yang kedua adalah Singgih, SH). Mr. Gatot Taroenamihardja ditetapkan menjadi Jaksa Agung pada tanggal 19 Oktober 1945. Ketetapan yang diumumkan oleh Presiden Soekarno itu menandai eksistensi Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai lembaga dan jabatan penting di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1945, nama Mr. Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung kembali diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Maklumat Pemerintah. Masa jabatan Mr Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung pertama berlangsung sangat singkat. Sebab, pada tanggal 24 Oktober 1945, atas permintaan sendiri, ia diberhentikan dengan hormat oleh Presiden.

Dalam masa jabatannya yang singkat itu, Mr Gatot Taroenamihardja sempat mengeluarkan satu maklumat dan satu instruksi. Dalam maklumat tanggal 1 Oktober 1945 yang diumumkan bersama-sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman, dikemukakan antara lain kedudukan struktural organik Kejaksaan dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Jaksa Agung sebagai pemegang pimpinan Kepolisian Kehakiman. Sementara dalam instruksinya tertanggal 1 Oktober 1945, secara gamblang dan tegas Jaksa Agung memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk bertindak lebih keras menjaga keamanan, terutama terhadap Belanda-Belanda yang mau membinasakan Republik Indonesia.
MR. KASMAN SINGODIMEDJO

2. Mr. Kasman Singodimedjo (8 November 1945 - 6 Mei 1946)

Mr Kasman Singodimedjo kelahiran Purworejo, 25 Februari 1904, diangkat menjadi Jaksa Agung pada tanggal 6 November 1945. Pada saat menjabat sebagai menjadi Jaksa Agung, Kasman mengeluarkan Maklumat Jaksa Agung No. 3 tanggal 15 Januari 1946. Maklumat tersebut ditujukan kepada para Gubernur, Jaksa, dan Kepala Polisi tentang ajakan untuk membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yaitu negara yang selalu menyelenggarakan pengadilan yang cepat dan tepat. Karena itu, ia menganjurkan agar segera menyelesaikan perkara-perkara kriminal yang belum diselesaikan. Polisi dan Jaksa dituntut untuk selalu menyelaraskan diri dengan pembangunan negara yang berdasarkan hukum dengan bantuan para hakim.

Pada masa kepemimpinannya pula, ada instruksi Jaksa Agung yang sangat penting bagi perkembangan eselonisasi dan tata kerja kejaksaan selanjutnya. Dalam instruksi pertama (tanpa tanggal pengeluaran) yang ditujukan kepada Kepala-kepala pemerintah di Jawa dan Madura, antara lain dikemukakan bahwa susunan kejaksaan di Jawa dan Madura untuk sementara terdiri dari Kejaksaan Agung sebagai pusat yang langsung memimpin kejaksaan-kejaksaan di bawahnya. Dalam Instruksi Jaksa agung lainnya tanggal 20 Desember 1945 tentang Pengadilan Kepolisian yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian, diberikan petunjuk bahwa sebelum diadakan ketentuan lain, maka hukum acara pidana yang dipakai adalah HIR dan ketentuan mengenai penahanan dalam pasal 9 Gunseikkeizirei (Peraturan Pidana militer) tidak lagi digunakan.
MR. TIRTAWINATA

3. Mr. Tirtawinata (22 Juli 1946 – 1951)

Mr. Tirtawinata diangkat menjadi Jaksa Agung tanggal 22 Juli 1946. Pada masa jabatan Mr. Tirtawinata ada perubahan pada eselon Kejaksaan dengan dibentuknya Cabang Kejaksaan Agung di tempat-tempat tertentu antara lain di Purwokerto. Selain itu, kedudukan Jaksa Agung menjadi semakin kukuh dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1947 pada tanggal 3 Maret 1947. UU tersebut menyebut bahwa susunan Kejaksaan agung terdiri dari satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 1 (2)). Ketentuan tersebut berlaku surut terhitung tanggal 17 Agustus 1945 (pasal 6 (1)).

Pada era Mr Tirtawinata Negara Indonesia Serikat (tanggal 27 Desember 1949) terbentuk.  Mr Tirtawinata lalu mendapat kehormatan untuk menjadi Jaksa Agung RIS. Berhubung dengan itu, maka tugas-tugas Jaksa Agung di Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Mr. Muljatno dan Mr. Sudrajat. Mr Tirtawinata tercatat sebagai Jaksa Agung pertama yang tampil langsung di pengadilan sebagai penuntut umum untuk  peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta.

Peristiwa 3 Juli 1946 adalah peristiwa percobaan coup d'etat oleh unsur militer dan politik seperti antara lain Mayor Jenderal Sudarsono dan Mr. Mohammad Yamin.
R SOEPRAPTO

4. R Soeprapto (1951 – 1959)

Saat R Soeprapto menjabat Jaksa Agung, negara sedang dirongrong oleh berbagai kemelut politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Beberapa staf perwakilan Kejaksaan ditempatkan di perwakilan RI di luar negeri, seperti di Singapura, Hongkong, Bangkok, Manila, Tokyo dan Jeddah/Kairo. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya di bidang keamanan. Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan Kepala Kepolisian Yustisial, baik represif maupun preventif sudah seharusnya mengetahui segala peristiwa dan perkembangan masyarakat dalam segala bidang. Penempatan perwakilan Kejaksaan di luar negeri tersebut dimaksudkan agar Jaksa Agung senantiasa memperoleh informasi dan pengetahuan yang lengkap tentang situasi dan kondisi negara-negara di Asia dan Timur Tengah.

Pada masa jabatan Jaksa Agung Soeprapto, penanganan dan penyelesaian berbagai perkara penting seperti perkara Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Sultan Hamid, Andi Aziz-RMS, Junschlaeger, dan Schmidt, Kejaksaan bukan hanya mengerjakan penyusunan surat tuduhan dan melakukan penuntutan saja, tetapi telah menerjunkan diri secara aktif sejak dari pengumpulan datanya dan penyusunan berita acaranya.

Jaksa Agung Soeprapto juga tak segan-segan tampil langsung sebagai penuntut umum atas peradilan perkara-perkara pelaku pemberontakan atau pergolakan bersenjata di daerah. Soeprapto pernah membuat keputusan kontroversial dengan memulangkan Schmidt, orang Belanda yang pernah menjadi terhukum karena memberontak terhadap pemerintah RI. Keputusan yang didasari pertimbangan kemanusiaan ini justru menyebabkan Soeprapto mendapat banyak kecaman dan bahkan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya pada 1 April 1959.

Kendati begitu, Soeprapto adalah Jaksa Agung yang banyak berjasa. Pada masa jabatannyalah dimulai secara berangsur penambahan jaksa-jaksa dengan tenaga muda lulusan universitas dan sekolah pendidikan Jaksa. Soeprapto. Untuk jasa-jasanya tersebut, berdasarkan SK Jaksa Agung ke IX Soegiharto, No KEP-061/D.A/1967, R Soeprapto kemudian ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan. 
MR. GATOT TAROENAMIHARDJA

5. Mr. Gatot Taroenamihardja (1 April 1959 - 22 September 1959)

Mr. Gatot Taroenamihardja kembali memegang jabatan Jaksa Agung pada tanggal 1 April 1959. Pengangkatan kembali Mr Gatot menjadi Jaksa Agung berlangsung dalam suhu politik yang sedang memanas. Penyebabnya antara lain kegagalan Konstituante membentuk UUD pengganti UUD 1945 serta memberikan keputusan terhadap anjuran Presiden kembali ke UUD 1945. Selain itu, juga ada pergolakan DI/TII, PRRI, sera ketegangan upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI.

Tidak banyak perubahan dan penyempurnaan organisasi di masa jabatan kedua Mr Gator sebagai Jaksa Agung ini. Sebagaimana yang pertama, masa jabatan kedua ini juga berlangsung amat singkat, yakni hanya 4 bulan 21 hari saja. Mr. Gatot kembali diberhentikan dengan hormat. Setelah itu, ia lalu diangkat menjadi pegawai tinggi Departemen Kehakiman.
MR GOENAWAN

6. Mr Goenawan (31 Desember 1959 – 1962)

Mr Goenawan menjadi Jaksa Agung terhitung tanggal 31 Desember 1959. Sebelumnya, pada masa kepemimpinan Mr Gatot, ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda. Pada era Mr Goenawan, dalam tubuh Departemen Kejaksaan terbentuk Biro Pengawasan Aliran Kepercayaan (Biro Pakem) sebagai kelanjutan dari Badan Pakem yang dibentuk tahun 1958. Pada era ini pula, tugas kejaksaan meluas, tidak hanya pada bidang represif saja, melainkan juga ke bidang preventif dan bahkan pemerintahan dan keamanan, seperti dalam persoalan orang asing serta pelaksanaan pembinaan pers nasional.

Saat ini pula terwujud Rancangan Undang-undang Pokok Kejaksaan serta UU Pokok Kepolisian yang menetapkan tugas-tugas Jaksa dalam hubungannya dengan batas-batas tugas-tugas hakim dan polisi. Pada tanggal 22 Juli 1960, kabinet dalam rapatnya memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam surat Keputusan Presiden RI tertanggal 1 Agustus 1960 No.204/1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. RUU ini kemudian disahkan pemerintah cq Presiden pada tanggal 30 Juni 1961 dan dinamai UU Nomor 15 tahun 1961. UU ini memuat Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan atau Undang-undang Pokok Kejaksaan (UUPK). Hal itulah yang melatarbelakangi penetapan 22 Juli sebagai hari Kejaksaan dengan surat Keputusan Menteri/JA No. Org/A-51/1 tanggal 2 Januari 1961.

Gagasan Lambang Kejaksaan dan penggunaan pakaian seragam jaksa terwujud pada masa ini. Hal-hal baru lainnya yang ditegaskan dalam UU ini di antaranya landasan hokum bagi pegawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan  masyarakat dan negara (Pasal 2 (4)), landasan hukum pembentukan Kejaksaan tinggi, Kedudukan Kejaksaan sebagai Departemen dan Jaksa Agung sebagai menteri (Pasal 3 dan 5), surat tuduhan tidak lagi dibuat oleh hakim, tapi oleh Jaksa (pasal 12 (1).

Selain dari itu, Jaksa Agung Mr. Goenawan juga berperan dalam mewujudkan pemasukan kembali Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
R KADAROESMAN

7. R Kadaroesman (1962 – 1964)

R. Kadaroesman, SH adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1962 sampai 1964
BRIGADIR JENDERAL TNI A. SOETHARDHIO

8. Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio (1964 - 1966)

Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio menggantikan R Kadaroesman sebagai Jaksa Agung. Dalam masa jabatannya, Irian barat kembali ek pangkuan ibu pertiwi. Berdasarkan Per.Pres no 12 tanggal 22 Mei 1963 badan-badan peradilan yang berlaku di zaman UNTEA (badan PBB yang ditunjuk jadi penguasa sementara di Irian Barat) dihapuskan dan diganti dengan peradilan Republik Indonesia.

Selain itu, untuk terwujudnya jiwa korps yang kuat, berhasil pula dirumuskan Panca Graha Adhyaksa, yakni lima doktrin pegangan para jaksa dalam menunaikan tugasnya. Namun, karena berbau manipol, doktrin yang dituangkan dalam SK Menteri/Jaksa Agung Nomor 27/Kpts/Secr/1965 tanggal 22 Juli 1965 ini tidak pernah hidup dan bahkan kemudian sirna dengan sendirinya, terutama karena lahirnya Orde Baru.

Era Soetardhio diandai pula dengan langkah penting bagi kaderisasi dan peningkatan mutu para jaksa, yakni didirikannya direktoran Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
BRIGJEN SOEGIH ARTO

9. Brigjen Soegih Arto (27 Maret 1966 – 1973)

Brigjen Soegih Arto adalah jaksa Agung pertama pada era Orde Baru. Ia mulai menjabat sejak tanggal 27 Maret 1966 dan timbang terima jabatan berlangsung tanggal 4 april 1966, dalam suatu upacara yang langsung dipimpin Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan Keamanan/Menteri/Panglima Angkatan Darat a.i. Let.Jen Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No. KEP/A/16/1966 tanggal 20 Mei 1966 dilakukan pula perubahan dan pembaharuan Organisasi Kementerian Kejaksaan dengan pokok-pokoknya antara lain, Menteri/Jaksa Agung memimpin Kementerian Kejaksaan dengan dibantu tiga orang deputi Menteri/Jaksa Agung, masing-masing di bidang intelligence/Operasi, Khusus dan Pembinaan dan seorang Pengawas Umum. Selain itu, ditetapkan pula bahwa dibawah deputi tadi ada direktorat-direktorat, bagian, biro dan seksi. Sementara di bawah Pengawasan Umum hanya ada inspekrorat-inspektorat.

Pada masa jabatan Jaksa Agung Soegih Arto, banyak perubahan dan gagasan penting yang tercipta. Soegih Arto pernah mencanangkan agar Undang-undang Pokok Kejaksaan ditinjau kembali. Perubahan penting lainnya adalah terjadinya peningkatan Cabang Kejaksaan Tinggi dan Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Penuh. Dengan demikian, dalam struktur organisasi Kejaksaan hanya ada tiga eselon yaitu Kementerian Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sejalan dengan itu, dimulai pula sebutan kepangkatan untuk para karyawan Kejaksaan.

Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/Kep/9/66 tanggal 6 September 1966 tentang Penegasan Status Kejaksaan ditegaskan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi (pasal 1), Jaksa Agung memimpin Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga Kejaksaan Tinggi Pusat (pasal 2) dan secara administrative Kejaksaan Agung langsung berada dalam pengawasan Presiden. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas-tugas, Jaksa Agung bekerjasama dengan dan dibantu oleh Menteri-menteri di bidang pertahanan dan keamanan (pasal 14). 

Pada akhir 1968,  dalam rangka efisiensi kerja, keluar Keppres  RI Nomor 16/M Tahun 1969 tanggal 27 Januari 1960. Peraturan ini menyatakan susunan pejabat teras Kejaksaan adalah Jaksa Agung dibantu oleh empat orang Jaksa Agung Muda, masing-masing membawahi bidang pimpinan intelligence, Jaksa agung Muda Pimpinan Bidang Khusus, Jaksa Agung Muda Pimpinan Bidang Pembinaan, dan Jaksa Agung Muda pimpinan Bidang Pengawasan. Jaksa Agung Soegiharto pula yang kembali menempatkan pewakilan Kejaksaan di luar negeri, yakni di Singapura, Hongkong, Bangkok, Tokyo dan Jeddah.
LET. JEN. ALI SAID

10. Let. Jen. Ali Said (1973 – 1981)

Letnan Jenderal Purnawirawan Ali Said  adalah Jaksa Agung pada periode 1973 sampai 198. Beliau adalah Jaksa Agung ke-10 menggantikan kepemimpinan Letnan Jenderal TNI Sugih Arto. Pria bertubuh tinggi dan kurus terkenal sebagai tokoh antikorupsi yang tegas dan konsisten. Ali said yang dipanggil dengan sebutan Pak Jangkung oleh lingkungan teman-temannya ini membuat banyak penyempurnaan di tubuh Kejaksaan Agung, yakni antara lain:
  • Penambahan satu direktorat di bidang inteleijen, yakni Direktorat Administrasi Intelijen
  • Direktorat reserse berganti nama menjadi Direktorat Penyidikan
  • Kepala Pusat Pendidikan Kejaksaan Agung bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung
  • Dibentuk Pusat Pendidikan dan Pengembangan
  • Staf ahli dibatasi menjadi enam orang dan dipimpin seorang koordinator
  • Direktorat Keuangan Materil menjadi dua direktorat, yakni Direktorat Keuangan dan Direktorat Materil
  • Diadakan Biro Perencanaan
  • Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Jaksa Agung dibantu oleh 2 orang asisten, yaitu Asisten Umum, Asisten Khusus dan Sekretaris.

Peristiwa penting yang terjadi era kepemimpinan Jaksa Agung Ali Said adalah penyatuan Timor-timur ke dalam Republik Indonesia. Sehubungan dnengan itu, dalam rangka melengkapi Aparatur Negara, Jaksa Agung Ali Said lalu membentuk Kejaksaan Tinggi Timor Timur dengan Masdulhak Simatupang sebagai Kepala Kejati yang pertama. Selain itu, di era Ali Said pula tercipta dua atribut tambahan untuk melengkapi yang telah ada, yakni panji korps dan doktrin korps, dan ditetapkan dalam SK Jaksa Agung Nomor: KEP -074/JA/7/1978 Tanggal 17 Juli 1978 dan Nomor : KEP -052/JA/8/1979 Tanggal 17 Juli 1979.
ISMAIL SALEH

11. Ismail Saleh (1981 – 1984)

Letnan Jenderal TNI Ismail Saleh, SH (lahir di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, 7 September 1926 – wafat di Jakarta, 21 Oktober 2008 dalam umur 82 tahun) adalah penerus kepempimpinan Ali Said di Kejaksaan Agung pada periode 1981-1984.  Ia diangkat dengan Keppres No. 32/M tahun 1981 Tanggal 9 Februari 1981 pada saat ia masih menjabat Mayor Jendral TNI. Perkembangan penting di era kepemimpinan Jaksa Agung Ismail Saleh adalah diadakannya Program Penertiban di berbagai bidang serta Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dalam rangka upaya penyuluhan hokum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Bersama Almarhum Mudjono, S.H., (Ketua MA) dan Ali Said, S.H., (Menteri Kehakiman), Ismail Saleh (Jaksa Agung) pernah dijuluki ''Trio Punakawan/Pendekar Hukum'' lantaran sepak terjang dan ketegasan mereka dalam penegakan hukum. Ismail Saleh juga dikenal sebagai Jaksa Agung yang kerap mengadakan kunjungan mendadak ke kantor-kantor kejaksaan. ''Bukan untuk menjebak, tetapi agar mengetahui keadaan yang sesungguhnya,'' katanya menjelaskan. Tentang tujuannya mengadakan inspeksi mendadak atau ''sidak'', Ismail Saleh berujar, ''Bila kita mengharapkan ketertiban masyarakat, maka instansi penegak hukum harus tertib lebih dulu.'' 

Perkembangan penting di era “Mas Is” begitu panggilan akrabnya adalah munculnya Keputusan Presidium No 86 Tahun 1982 tanggal 29 Desember 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Keppres ini banyak dianggap sebagai acuan baru yang menempatkan Kejaksaan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang lebih sesuai. Berdasarkan pasal 2 Kepres tersebut, perombakan struktural yang diadakan adalah:
  • Meniadakan Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Operasi dan menggantikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. 
  • Mengadakan Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penyuluhan Hukum dan Pusat Operasi Intelijen.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, selain dibantu oleh 5 JAM, maka Jaksa Agung juga dibantu oleh,
  1. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya terdiri dari 6 orang dengan satu Koordinator.
  2. Satuan Tugas yang terdiri dari unsure-unsur POLRI, Opstib, POM ABRI dan instansi lain untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus.

Ismail Saleh berulangkali mengemukakan gagasan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UUPK. Alasannya, poin-poin seperti penempatan Kejaksaan sebagai Departemen, ketidakselarasan isi UUPK dengan KUHAP, dan perlunya batasan pengertian wewenang Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara (Pasal 8).  Dalam masa jabatannya pula, pembangunan Gedung Bulat di Kompleks Kejaksaan Agung dimulai. Setelah tidak lagi menjabat Jaksa Agung, Ismail Saleh kembali menyusul Ali Said dengan mengisi jabatan Menteri Kehakiman pada tahun 1984.
MAYOR JENDERAL TNI HARI SUHARTO, SH

12. Mayor Jenderal TNI Hari Suharto, SH (4 Juni 1984 – 1988)

Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal ini diangkat menjadi Jaksa Agung pada tanggal 4 Juni 1984. Setelah menyelesaikan Sarjana hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) tahun 1962, Hari lalu memulai karir di bidang sipil pada 1967. Mula-mula sebagai Inspektur Jenderal Departemen Pertanian, kemudian Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, lalu, sejak 1979, menjadi Kepala BP-7 dan lima tahun kemudian Jaksa Agung.Soal pemberantasan korupsi memang terasa santer begitu Hari Suharto menjabat jaksa agung. Begitu dilantik, 30 Mei 1984, ia segera menegaskan, ''Tidak ada kompromi dalam masalah korupsi!''

Begitu menjabat, pria kelahiran Yogyakarta, 26 Mei 1923 ini langsung melanjutkan upaya penyusunan konsep Undang-undang Pokok Kejaksaan (UUPK). Terkait pembangunan hukum dalam masa Pelita IV, dalam menunjuk tiga unsur pokoknya: pembaruan hukum, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, September 1984, ia mengaku kurang puas dengan penanganan beberapa perkara korupsi, yang kemudian dibebaskan oleh pengadilan. Misalnya, pada 1983-1984, ada 34 perkara tindak pidana khusus korupsi dan penyelundupan, yang diputus bebas oleh hakim. Mei 1985, juga dalam rapat kerja Komisi III DPR, ia mengungkapkan sembilan jenis modus operandi tindak pidana korupsi di lingkungan perbankan. Satu di antaranya dengan modus kredit macet, yang menyebabkan negara dirugikan Rp 6,85 milyar. Setelah ditangani oleh Tim Koordinasi Peningkatan Pengembalian Kredit Program Masal, jumlahnya bisa diperkecil. ''Dari jumlah itu, yang sudah pasti kembali Rp 2,5 milyar,'' ujar Hari.

Di balik ketegasannya, banyak pula yang mengenal suami dari R.R. Murtadariah ini sebagai sosok yang lemah lembut. Sebagai Jaksa Agung, Hari selalu mengumandangkan motto ''bertindak tegas, korek, dan manusiawi'' sebagai tiga sikap dasar setiap aparat kejaksaan. Ia beranggapan, menegakkan hukum tidak harus dengan kekerasan. ''Untuk menghukum orang tidak perlu melotot!'' katanya.
LAKSAMANA MUDA SUKARTON MARMOSUJONO, SH

13. Laksamana Muda Sukarton Marmosujono, SH (1988 – 1990)

Laksamana Muda TNI Sukarton Marmosujono, SH adalah Jaksa Agung pada Kabinet Pembangunan V Indonesia menggantikan Hari Suharto. Sukarton dikenal sebagai salah seorang tokoh utama penegak hukum di Indonesia. Salah satu gagasannya yang hingga kini banyak diikuti adalah penayangan wajah koruptor di televisi (khususnya TVRI)  sejak 14 Desember 1989.

Sewaktu menjadi Jaksa Agung, Sukarton sering berkunjung ke daerah-daerah dan perguruan tinggi untuk memasyarakatkan program-program kejaksaan. Ia meninggal dalam masa jabatannya pada 29 Juni 1990.
SINGGIH, SH

14. Singgih, SH (1990 – 1998)

Munculnya Singgih sebagai Jaksa Agung menjadi fenomena baru di kalangan kejaksaan. Sebab, sejak ordebaru, baru kali ini jaksa agung diangkat dari kalangan jaksa sendiri alias jaksa karier. Singgih, 56 tahun, dilantik Presiden Soeharto menggantikan Almarhum Sukarton Marmosudjono yang meninggal dunia pada 29 Juni 1990.

Singgih yang lahir di Jombang, Jawa Timur, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara ini sejak remaja sudah bercita-cita menjadi penegak hukum. Sebagai penerima beasiswa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada 1960, Singgih menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga,Surabaya. Kariernya dimulai sebagai jaksa  di Direktorat Reserse Kejaksaan Agung. Prestasi lelaki berkaca mata yang jarang merokok itu terus menanjak. Ia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar dan Jakarta Pusat, Kajati NTB, Sulawesi Utara, dan Kajati Jakarta. Ia sempat ditarik Menteri Kehakiman Ismail Saleh menjadi Irjen Departemen Kehakiman, sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus.

Pejabat yang dikenal sejawatnya sebagai pekerja keras, berpenampilan kalem,dan rapi itu dikenal jago strategi. Ayah empat anak itu pernah mengendalikan persidangan berbagi kasus G3S-PKI, Malari, dan kasus Tanjungpriok. Sebagai jaksa karir, dia dianggap sebagai salah satu jaksa yang memberi keteladanan dalam profesionalisme.

Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa Jaksa Agung Singgih, di antaranya:

- Terbongkarnya kasus kredit Bapindo kepada Golden Key Grup pimpinan Eddy Tansil.
- Peristiwa 27 Juli 1996 di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia
- Terbongkarnya kasus korupsi pada Bank Duta dengan terdakwa Dicky Iskandardinata.

Atas keberhasilan ini, Presiden Soeharto menganugerahi Singgih, SH dengan penghargaan Bintang Maha Putra Adipradana. Selain mendapat penghargaan Bintang Mahaputera Adiprana, Singgih juga mendapat penghargaan Bintang Pratamabhorn Knight Grand Cross of The Most Exalted Order of The White Elephant dari Raja Thailand (1993).

SOEDJONO C. ATMONEGORO SH

15. Soedjono C. Atmonegoro SH (1998 - 15 Juni 1998)

Soedjono Chanafiah Atmonegoro adalah Jaksa Agung RI pada Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi. Kendati memegang jabatan Jaksa Agung pada dua periode, usia jabatan Soedjono hanya 88 hari karena secara mendadak Presiden Habibie pada 15 Juni 1998 dan digantikan Andi M Ghalib yang sebelumnya Kakabinkum ABRI.

Soedjono C Atmonegoro adalah Jaksa Agung dari sipil yang kedua, setelah Singgih. Sebelum itu jabatan tersebut selalu dipegang ABRI. Soedjono menjadi Jaksa Agung pada Kabinet Pembangunan VII dan ditunjuk serta diangkat oleh almarhum mantan Presiden Soeharto. Kendati demikian, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ini pula yang membentuk tim pengusut harta kekayaan mantan presiden tersebut saat dipercaya jadi anggota Kabinet Reformasi.

Penggantiannya yang terkesan mendadak sempat mencuatkan berbagai rumor yang dikait-kaitkan dengan tim yang dibentuknya tersebut. Soedjono membantah rumor bahwa ia telah mengajukan pengunduran diri. Uniknya, beliau sendiri juga menegaskan bahwa pergantian dirinya tidak mendadak dan tidak ada kaitan dengan tindakannya yang sangat progresif dalam mengusut harta Soeharto. Yang jelas, sejak tak lagi menjadi Jaksa Agung, keberadaannya tak banyak terekspos. Pada tahun 1998, beliau dikabarkan memutuskan bergabung dengan salah satu partai politik.
ANDI GHALIB SH

16. Andi Ghalib SH (1998 - 1999)

Letnan Jenderal TNI Andi Muhammad Ghalib, SH adalah Jaksa Agung  Republik Indonesia periode 1998-1999.  Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 3 Juni 1946 ini ditunjuk oleh Presiden BJ Habibie untuk menggantikan Soedjono C. Atmonegoro SH. Andi Ghalib memegang jabatan Jaksa Agung, saat ketegangan politik meningkat sehubungan dengan penyidikan  kasus korupsi termasuk kasus mantan Presiden Soeharto. Puncaknya adalah tersebarnya rekaman pembicaraan telepon Jaksa Agung Andi Ghalib dengan Presiden Habibie yang membicarakan perkembangan kasus-kasus tersebut.
MARZUKI DARUSMAN SH

17. Marzuki Darusman SH (1999 - 2001)

Marzuki Darusman, SH (lahir di Bogor, Jawa Barat tahun 1945) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1999 sampai 2001. Kakak kandung dari komposer Indonesia, Chandra Darusman ini menggantikan kedudukan Andi M Ghalib. Pendidikan akhirnya adalah Fakultas Hukum Kelautan Internasional, Universitas Parahyangan lulusan tahun 1974. Selain itu ialah seorang tokoh Golkar dan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Karya Pembangunan di DPR/MPR di era 1990-an. Saat menjabat Jaksa Agung, Marzuki berhasil mengiring beberapa nama koruptor kelas kakap ke dalam perangkap hukum. Di antaranya adalah penahanan mantan Gubernur BI Syahril Sabirin yang terbukti terlibat dalam pengucuran dana Bank Bali untuk keperluan PT Era Giat Prima. Selain itu, Jaksa Agung Marzuki juga berhasil menahan “raja hutan” Bob Hasan, beberapa orang yang dianggap kroni Soeharto

Sebelum menjadi Jaksa Agung, dia adalah salah satu anggota Komnas HAM. Selain itu ia pernah menjabat sebagai Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998. Masa jabatannya sebagai jaksa Agung berakhir 2001 dan ia digantikan oleh Baharuddin Lopa, SH. Marzuki kemudian menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi Golkar.
BAHARUDDIN LOPA SH

18. Baharuddin Lopa SH (6 Juni 2001 - 3 Juli 2001)

Baharuddin Lopa, SH adalah Jaksa Agung Republik Indonesia sejak 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa meninggal dunia pada usia 66 tahun, di Rumah Sakit Al-Hamadi Riyadh, pukul 18.14 waktu setempat atau pukul 22.14 WIB, tanggal 3 Juli 2001, di Arab Saudi, akibat gangguan pada jantungnya. Pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan, pada 27 Agustus 1935 ini juga adalah mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi.

Almarhum Lopa, dikenal sebagai jaksa yang hampir tidak punya rasa takut, kecuali kepada Allah SWT. Sepanjang karirnya di kejaksaan, Lopa pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat serta Sulawesi Selatan, dan juga mengepalai Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Begitu menjabat Jaksa Agung, menggantikan Marzuki Darusman, Lopa langsung bekerja keras memberantas korupsi. Lopa langsung memburu Sjamsul Nursalim yang sedang dirawat di Jepang dan Prajogo Pangestu yang dirawat di Singapura agar segera pulang ke Jakarta. Lopa juga memutuskan untuk mencekal Marimutu Sinivasan. Namun ketiga konglomerat “hitam” tersebut mendapat penangguhan proses pemeriksaan langsung dari Presiden Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur.

Lopa juga menyidik keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tandjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Gebrakan Lopa itu sempat dinilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan, namun Lopa tidak mundur. Lopa bertekad melanjutkan penyidikan, kecuali ia tidak lagi menjabat Jaksa Agung. Ia bersama staf ahlinya Dr Andi Hamzah dan Prof Dr Achmad Ali serta staf lainnya biasa bekerja hingga pukul 23.00 setiap hari.
Meski menjabat Jaksa Agung hanya 1,5 bulan, Lopa berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi dan mencatat deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat KKN, untuk diseret ke pengadilan. Ketegasan dan keberaniannya jadi momok bagi para koruptor kakap dan teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan.
MARSILLAM SIMANJUNTAK SH

19. Marsillam Simanjuntak SH (11 Juli 2001 - 14 Agustus 2001)

Marsillam Simanjuntak, S.H. (lahir: 1943) adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode Juli-Agustus 2001 menggantikan Baharudin Lopa, SH. Sebelumnya Marsillam yang mantan aktifis Forum Demokrasi ini adalah Sekretaris Kabinet pada Januari 2000, dan Menteri Kehakiman pada Juni 2001.

Meski bernama belakang Simanjuntak, namun ayah dua anak ini lahir di Yogyakarta, 23 Februari 1943. Lulusan Fakultas Kedokteran UI (1971) itu mengawali karier sebagai dokter penerbangan di Maskapai Penerbangan Garuda, yang terus dijalankan hingga sekarang. Namun, masa kerjanya sempat 'terpotong' 17 bulan, tahun 1974, karena ia harus mendekam di rumah tahanan militer, setelah disangka terlibat Peristiwa Malari. Penahanan itu berakhir tanpa pernah diadili. Keluar dari tahanan (1975), ia diangkat sebagai Kepala Kesehatan. Hanya, ia kemudian harus menerima keputusan percepatan masa pensiun karena menolak menjadi anggota Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan indoktrinasi P-4.

Masa jabatan Marsilam sebagai Jaksa Agung yang sangat singkat menyebabkan tidak banyak perubahan yang sempat dilakukannya di Gedung Bundar. Pada Oktober 2006,  Marsillam yang dikukuhkan banyak orang sebagai tokoh anti korupsi ini diangkat Presiden sebagai staf presiden yang memimpin Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R).
MA RACHMAN

20. M.A. Rachman, SH (14 Agustus 2001 - 21 Oktober 2004)

M.A. Rachman, SH adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 2001 sampai 2004. Ia ditunjuk menggantikan Marsillam Simanjuntak. Pada masa kepemimpinannya,  beberapa dokumen Pembaruan Kejaksaan mulai disusun, seperti Cetak Biru Pembaruan Kejaksaan (hasil kerjasama Kejaksaan bersama KHN) dan dokumen pembaruan kejaksaan yang pada Law Summit II & III.

Masa jabatan M.A. Rachman sebagai Jaksa Agung berakhir pada 21 Oktober 2004. Ia kemudian digantikan oleh Abdul Rahman Saleh.
ABDUL RAHMAN SALEH

21. Abdul Rahman Saleh (21 Oktober 2004 - 9 Mei 2007)

Abdul Rahman Saleh, kelahiran Pekalongan, 1 April 1941, adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pertama pada era Kabinet Indonesia Bersatu (Oktober 2004-Mei 2007). Arman, begitu panggilan akrabnya menjadi populer tatkala sebagai hakim agung saat menyampaikan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam kasus korupsi Bulog II dengan terdakwa Akbar Tandjung cs.  Lulusan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta serta sekolah notariat FH-UI Jakarta ini pernah menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (1981-1984), dan Sekretaris Dewan Penyantun Yayasan LBH Indonesia. Arman juga pernah menjadi notaris dan pengacara. Sebelum terpilih menjadi Jaksa Agung, Arman adalah mantan hakim agung serta anggota KPU mewakili Partai Bulan Bintang.

Selaku petinggi hukum yang sangat diharapkan memberantas tindak pidana korupsi, Arman mengharuskan untuk membersihkan dirinya sendiri dan lingkungannya. Pada awal tugasnya, ia berjanji memprioritaskan perkara-perkara korupsi besar pada 100 hari pertama. Namun sebelum melangkah keluar, prioritas Arman adalah pembenahan internal di Kejagung, di antaranya, menangani jaksa-jaksa nakal. Maklum, yang akan dijadikan bidikan utamanya adalah kasus-kasus korupsi berskala besar. Ada juga kemungkinan mengancam para koruptor kakap dengan tuntutan hukuman mati. Arman jelas tidak main-main untuk hal yang satu ini. Apalagi, dia menerima dukungan penuh dari sang presiden, untuk tidak ragu-ragu menunaikan tugas. Secara pribadi, dia dan keluarganya dikawal oleh delapan petugas keamanan kejaksaan.

Namun, seperti saat awal terpilih, pemberhentian Arman sebagai Jaksa Agung kembali membuat banyak orang kaget. Kendati tidak ada persoalan dengan kinerjanya, Arman tetap termasuk tiga pejabat yang diganti saat resuhfle cabinet (selain Yusril Ihza Mahendra dan Hamid Awaludin). Belakangan, pria tinggi kurus yang juga dikenal dengan sebutan “Ustad” ini kemudian ditempatkan sebagai Duta besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Denmark dan Republik Lithuania (berkedudukan di Kopenhagen) sejak 8 April 2008.

HENDARMAN SUPANDJI

22. Hendarman Supandji (23 Mei 2007 s/d 24 September 2010)

Jaksa Agung Hendarman Supandji kelahiran Klaten Jawa Tengah, 6 Januari 1947 adalah jaksa karir yang mengawali karirnya di Kejaksaan RI sejak tahun 1979. Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, serta Notariat Universitas Indonesia ini mengawali karirnya dengan menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Pusat. Selang tiga tahun kemudian, Hendarman Supandji dilantik menjadi Staf Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung. Ini adalah tugas pertama yang mendekatkannya dengan dunia intelijen dan ia diperbantukan di Badan Koordinasi Instruksi Presiden untuk masalah narkotika dan di Botasupal Bakin hingga tahun 1985. Setelah itu, Hendarman Supandji menjabat sebagai Kepala Seksi Penanggulangan Tindak Pidana Umum Intelijen Kejaksaan Agung pada periode 1985-1990.

Tak sampai setahun, Hendarman Supandji lalu ditugaskan sebagai Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok pada periode 1990-1995. Setelah lima tahun di negeri candu itu, Hendarman Supandji  pulang untuk menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung pada 1995-1996. Setelah sempat menjadi  Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi Sumeatera Selatan  pada 1996-1997, Hendarman Supandji lantas menjadi Staf Khusus Jaksa Agung pada tahun 1998. Pada tahun yang sama, ia juga diangkat untuk menduduki Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung hingga tahun 2002.

Karirnya bersinar saat ia dipilih menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) pada masa kepemimpinan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Suami dari Dr. Sri Kusumo Amdani, DSA, MSc. ini, mengaku, sempat kaget dan was-was. Pasalnya, selama di kejaksaan ia lebih banyak berkecimpung di bagian intelijen dan pembinaan yang lebih cenderung berada di wilayah sumber daya manusia kejaksaan. Sementara, di bidang pidana khusus, ia harus memeriksa orang luar, bagian yang sejak  awal ingin djauhinya. Jika bukan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang meminta, besar kemungkinan akan ditampiknya jabatan tersebut. Namun, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh  tetap bersikukuh untuk mengangkat Hendarman Supandji menjadi JAM Pidsus. “Karena itu perintah pimpinan, saya mensyukuri saja apa yang menjadi kehendak pimpinan. Mungkin pimpinan lebih tahu, saya mungkin cocok di tempat itu,” ujarnya, dalam suatu wawancara dengan sebuah harian nasional.

Pilihan Abdul Rahman Saleh tepat. Hendarman Supandji segera memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang JAM Pidsus. "Ikan kakap" seperti Neloe, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri I Wayan Pugeg, dan Corporate Banking Director M. Sholeh Tasripan, harus meringkuk di ruang tahanan Kejaksaan Agung. Prestasi itu membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) ke tangan Hendarman Supandji. Presiden lalu membentuk lembaga ini untuk mengintensifkan upaya  pemberantasan korupsi untuk selanjutnya  langsung dilaporkan kepadanya, dengan tembusan kepada Jaksa Agung, Polri dan BPKP. Saat pelantikan, Presiden langsung memerintahkan Timtas Tipikor untuk langsung mengambil langkah hukum kepada 16 BUMN, empat departemen, tiga pihak swasta dan 12 koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

Atas permintaan ini, Hendarman Supandji langsung mengungkapkan rencananya kepada Presiden tentang "pembersihan" dari dalam lingkungan istana, seperti di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara. Untuk memastikan kesungguhan Presiden dalam memberantas korupsi, Jaksa Agung Hendarman Supandji sempat bertanya kepada Presiden,“Seandainya dalam menjalankan tugas saya menemukan keterlibatan teman Bapak Presiden, sahabat Bapak, atau pembantu Bapak, apa yang akan Bapak Presiden lakukan?” tanya Hendarman Supandji tanpa basa-basi. “Silakan jalan terus. Saya tidak akan pernah intervensi,” jawab Presiden singkat. Kalimat itulah yang terus dipegang  oleh Hendarman Supandji dalam menjalankan tugasnya.

BASRIEF ARIEF

23. Basrief Arief (26 November 2010 s/d Sekarang)

Jaksa Agung Basrief Arief kelahiran Tanjung Enim, Sumsel, 1947 lalu ini kala merintis karier di Kejaksaan. Sebelum masuk ke lingkungan Gedung Bundar, Basrief sebelumnya menjadi Kajari Belawan, Sumut, Kajari Cibinong, Jabar lalu Kajari Jakarta Pusat setelah itu dirinya menjadi Asisten Pidum Kejati DKI Jakarta.

Ia salah satu pemburu koruptor dan itu harus diakui. Ia juga seorang panutan di Kejaksaan, dan dengan pengalaman teknis di Kejagung.

Basrief Arief sempat menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung di era Abdul Rahman Saleh. Alumni FH Pasca Sarjana Unpad dan FH Universitas Andalas itu pernah menjadi Ketua Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Pada era kepemimpinan Basrief, Tim Pemburu Koruptor menangkap bekas Direktur Bank Sertivia, David Nusa Wijaya, yang merupakan terpidana kasus korupsi dana BLBI senilai Rp 1,3 triliun. Basrief digantikan oleh Muchtar Arifin pada 2007 karena telah memasuki masa pensiun.

Kini, ia terpilih dan dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Susilo bambang Yudhoyono pada hari Jumat, 26 November 2010.

Menurutnya, penunjukkan dirinya merupakan amanah yang sangat berat. Basrief Arief meminta bantuan dan dukungan dari semua pihak untuk pembenahan total di Kejaksaan.

 
 

Hari Bakti Adhyaksa Tahun 2012

•  Tingkatkan keimanan, tercermin dalam sikap dan perilaku yang memiliki integritas kepribadian berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta Doktrin Tri Krama Adhyaksa;

•  Tingkatkan pengetahuan, dengan senantiasa meningkatkan keterampilan dan profesionalisme secara terus-menerus guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan;

•  Tingkatkan pengabdian, dengan melaksanakan tugas secara ikhlas dan sungguh-sungguh sehingga keberadaan Kejaksaan dapat dirasakan bermanfaat oleh masyarakat.

   
  PJI | PERSATUAN JAKSA INDONESIA  
  Jl Sultan Hasanuddin 1 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 DKI Jakarta - Indonesia Fax: (021) 7244642
Designed by :
  Email : info[at]persatuan-jaksa-indonesia.org
Chendia
  Website URL : www.persatuan-jaksa-indonesia.org
   
   
INFO PJI - SELAMAT DATANG DI WEBSITE PERSATUAN JAKSA INDONESIA | INFO PJI - BAGI ANDA DI SELURUH INDONESIA SEGERA REGISTRASIKAN DIRI ANDA MELALUI WEBSITE INI